(telah terbit di Palopo Pos beberapa waktu lalu)
Sekalipun tidak menetap di kota Palopo, namun saya tidak pernah luput untuk mengamati perkembangan kota ini baik melalui media online maupun melalui akun group Palopo Community di situs facebook. Kerinduan terhadap kota ini sedikit terobati dengan berbagai berita dan perkembangan yang dituliskan para jurnalis facebook.
Beberapa diantaranya menulis kabar gembira seputar perkembangan kota Palopo, namun tidak sedikit juga menulis dengan sinis beberapa hal yang belakangan terjadi di kota ini. Saya kira sinisme itu bukan tidak beralasan. Berbagai kejadian belakangan telah mengusik hati bahkan ketenangan warga kota palopo.
Dari deretan panjang catatan itu, ada beberapa hal yang merupakan perkara penting sebab melibatkan para pejabat dilingkungan pemerintah kota Palopo. Salah satu diantaranya adalah mengenai temuan LHP BPK beberapa waktu lalu. Hal tersebut menjadi lebih seksi sebab bersandingan dengan pemberitaan mengenai terkotak-kotakkannya para PNS di kota Palopo sehubungan dengan pilkada yang masih panjang. Bahkan disebut-sebut, beberapa diantara petinggi pemerintahan bakal bersaing ketat pada pilkada nantinya.
Terkait dengan temuan dalam LHP BPK, beberapa waktu lalu saya juga menulis di harian ini seputar tinjauan kritis terhadap LHP BPK. Kita boleh saja marah jika terjadi korupsi di kota kecil ini, namun ada baiknya kemarahan tersebut beralasan dan disalurkan dengan cara yang elegan. Apakah benar LHP BPK tersebut meniscayakan adanya korupsi? Tentu, ini yang terlebih dahulu perlu untuk dikaji.
Sebab, pada faktanya, tidak semua temuan dalam LHP BPK dikarenakan adanya korupsi. Sebagian hanya perkara administrasi yang secara pribadi saya menganggap ini sebagai bentuk kesalahan sistemik dalam sistem akuntansi kita. Yang juga tidak didukung sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan dapat dengan baik memahami sistem pengelolaan keuangan daerah.
Apa yang saya sampaikan ini hanya diskusi umum seputar persoalan sistem pengelolaan keuangan daerah kita yang masih lemah. Ini juga tidak lepas dari kesalahan pusat dalam menyusun standar akuntansi pemerintah.
Nah, bagaimana dengan LHP BPK atas laporan keuangan pemkot palopo? Terus terang saya belum membacanya secara keseluruhan. Dan saya yakin, diantara kita mungkin masih banyak yang belum membacanya secara penuh. Sangat sulit untuk menyimpulkan adanya korupsi bila kita memahami LHP BPK secara sepotong-potong. Olehnya, patut untuk mengkaji secara komprehensif hal tersebut sebelum mengeluarkan segala amarah dengan sumpah serapah kita.
Politisasi LHP BPK
Sekali lagi, LHP BPK ini masih sebatas praduga. Belum ada kajian mendalam tentang kepastian apakah ini melibatkan pencurian uang negara atau tidak, juga belum ada keputusan hukum yang mengiyakan praduga ini.
Yang patut kita khawatirkan adanya upaya politisasi persoalan ini dan membawanya pada ranah yang tidak semestinya. Saya khawatir bila kasus yang semestinya berada pada ranah hukum diambil alih oleh politisi local untuk dikelolah dan diselesaikan secara politik.
Tentu kita tidak berharap hal ini terjadi. Sejarah terlanjur mengajarkan bahwa apapun yang diselesaikan secara politik tidak akan berdampak besar bagi masyarakat selain hanya untukkepentingan para elit politik itu sendiri. Penting bagi untuk belajar dari kasus Bank Century yang dulu begitu begitu gencar diberitakan media namun sampai hari ini tidak jelas ujung pangkalnya karena telah diselesaikan melaui deal-deal-an partai politik.
Lebih parah lagi jika hal tersebut dikait-kaitkan dengan pilwalkot tahun 2013 nantinya. Sesuatu yang masih sangat panjang dan belum saatnya kita perbincangkan. Namun, lagi-lagi melalui pemberitaan di media online, saya melihat adanya upaya untuk mengaitkan hal di atas dengan pilwalkot.
PNS terkotak-kotak
Yang menarik juga adalah terkotak-kotakkanya para pegawai negeri sipil (PNS) dalam menggalang dukungan bagi jagoan mereka pada pilwalkot nantinya. Lebih seru lagi, karena mereka yang disebut-sebut bakal bersaing adalah para pejabat tinggi di pemerintahan.
Fenomena ini akan menjadi persoalan yang berpotensi menghambat kinerja pemerintahan dan berakibat tidak maksimalnya proses pelayanan publik. Padahal, sejak era reformasi tata kelolah pemerintahan digalakkan, pegawai negeri sipil tidak diperkenankan untuk terlibat langsung dalam politik praktis. Sejatinya, PNS berada digaris netral sebagai pamong yang akan setia melayani rakyat.
Meski dalam praktiknya, hal ini sulit dilakukan sebab proses politk yang akan berlangsung juga melibatkan para atasan mereka. Dukung-mendukung menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi.
Salah satu solusi untuk ini adalah ketegasan pemimpin daerah dalam hal ini Walikota untuk menindaktegas jajaran dibawahnya yang terbutki melakukan terlibat secara langsung melakukan kampanye diam-diam untuk sesuatu yang masih panjang ini.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sikap para pejabat yang telah disebut-sebut namanya bakal bertarung dalam pilwalkot nantinya. Mereka sebaiknya menahan diri dengan cara bekerja semaksimal mungkin. Serta tidak melibatkan PNS dalam menggalang dukungan.
Perjalanan masih panjang
Melihat fakta ini, kita tentu sangat kecewa. Pilwalkot masih berhitung tahun lagi. Kita baru akan beranjak ke tahun 2011 sementara proses demokrasi yang akan kita rayakan tahun 2013. Sangat tidak etis bagi para pejabat publik dalam rentang waktu yang masih panjang mengabaikan tugas mereka dan lebih sibuk memoles diri atau melakukan maneuver politik untuk kepentingan politk mereka.
Ada baiknya, para pejabat yang disebut bakal ikut pilwalkot tersebut memanfaatkan masa waktu dua tahun ini untuk menunjukkan kinerja kepada masyarakat bahwa mereka memang layak memimpin kota Palopo.
Apalagi, mereka masih dalam satu struktur pemerintahan yang sama. Lebih elok kiranya, bila mereka tetap bergandengan tangan bekerja sama tanpa ada saling sikut yang malah mengganggu kinerja pemerintahan.
Akhirnya, menyambut pergantian tahun, ada baiknya bila semua persoalan selesaikan sesuai proposinya. Serahkan temuan LHP BPK pada hukum, tak perlu lagi dipolitisasi secara berlebihan. Saling curiga hanya akan menguras energi, sebab jalan kita masih panjang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar